“Agar secepat mungkin seluruh kementerian yang akibat kebijakan Presiden dalam membentuk nomenklatur baru, segera mungkin bisa berjalan secara efektif dan efisien,” kaa Supratman.
Supratman menargetkan paling lambat Juni 2025, seluruh kementerian akibat pemecahan ataupun nomenklatur baru bisa segera rampung seluruhnya dan mulai bekerja. Baik dari sisi personil, regulasi, dan lain sebagainya.
Menurut Supratman, transisi Kementerian Hukum dan HAM yang pertama adalah terkait dengan penataan. Mulai dari penataan bidang regulasi dan kelembagaan, bidang program dan anggaran, serta bidang sumber daya manusia. “Kemudian aset barang milik negara dan pengadaan barang dan jasa, serta keuangan,” ujarnya. (***)