Stabilitas Sosial: Memastikan aktivitas pengeboran tidak memicu gesekan di tengah masyarakat.
“Kepastian hukum adalah kunci stabilitas. Setiap titik sumur harus memiliki dasar legalitas yang jelas dan tidak berada di kawasan terlarang,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.
Dukungan Penuh Program Strategis Nasional
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, menambahkan bahwa pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) ini mencakup aspek fisik maupun akuntabilitas bisnis. Polda Sumsel memastikan bahwa seluruh proses produksi energi berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Komjen Pol. Rudy Sufahriadi memberikan apresiasi tinggi atas langkah proaktif Polda Sumsel. Pihak SKK Migas menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung ke lapangan bersama tim verifikasi guna memastikan validitas data operasional.
Melalui sinergi ini, Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi pilar utama ketahanan energi nasional yang kondusif, aman, dan bebas dari gangguan keamanan.(ml)