Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menjadi landasan penting dalam memastikan setiap penggunaan anggaran negara maupun daerah memiliki pertanggungjawaban yang jelas.
Dari sisi keterbukaan informasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi penggunaan anggaran publik sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan hukum.
Bahkan, Pasal 9 UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi secara berkala, termasuk informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik serta laporan keuangannya.
Artinya, transparansi bukan sekadar pilihan atau bentuk kemurahan hati sebuah instansi, melainkan bagian dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Di sisi lain, langkah media melayangkan surat konfirmasi merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pers sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
