Apabila dalam proses pengawasan nantinya ditemukan indikasi ketidaksesuaian, tentu diperlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh pihak yang berwenang. Tidak setiap kekurangan penjelasan atau persoalan administrasi dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana.
Namun, prinsip akuntabilitas tetap mengharuskan setiap penggunaan anggaran dapat diuji berdasarkan dokumen dan fakta pelaksanaan.
Hingga berita ini diterbitkan, surat jawaban Dinkes OKU belum memuat rincian lebih lanjut mengenai nilai setiap kegiatan, proses pengadaan, penyedia, realisasi anggaran, maupun dokumen pendukung yang menjadi materi konfirmasi media.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU untuk memberikan penjelasan tambahan dan hak jawab, termasuk menyampaikan data pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat tentu berharap anggaran kesehatan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten OKU.
