Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sementara Pasal 6 mengamanatkan pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dengan demikian, permintaan klarifikasi terhadap penggunaan anggaran Dinkes OKU bukanlah bentuk penghakiman ataupun tuduhan adanya penyimpangan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan upaya memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Jika seluruh kegiatan memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan mengenai data dan dokumen pendukung justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Sorotan terhadap anggaran kesehatan ini juga penting ditempatkan dalam kerangka pengawasan keuangan daerah. Setiap belanja yang bersumber dari APBD pada prinsipnya harus memiliki dasar perencanaan, mekanisme pelaksanaan, bukti realisasi, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
