Dinkes OKU Respons Sorotan Publik Soal Anggaran Obat dan Instalasi Air Bersih 2025

Berita, OKU74 Dilihat

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Sementara Pasal 6 mengamanatkan pers untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Baca Juga :  Jaga Kondisi Warga Binaan Tetap Prima, Rutan Jepara Bersama Puskesmas Gelar Cek Kesehatan Rutin

Dengan demikian, permintaan klarifikasi terhadap penggunaan anggaran Dinkes OKU bukanlah bentuk penghakiman ataupun tuduhan adanya penyimpangan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan upaya memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Jika seluruh kegiatan memang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, keterbukaan mengenai data dan dokumen pendukung justru dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Baca Juga :  Bekali Warga Binaan Keterampilan Teknologi, Rutan Jepara Adakan Ujian Komputer Program Kejar Paket

Sorotan terhadap anggaran kesehatan ini juga penting ditempatkan dalam kerangka pengawasan keuangan daerah. Setiap belanja yang bersumber dari APBD pada prinsipnya harus memiliki dasar perencanaan, mekanisme pelaksanaan, bukti realisasi, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.