“Jika ditemukan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan peraturan atau memberikan kerugian kepada masyarakat, DPRD akan memberikan rekomendasi solusi yang paling tepat, termasuk kemungkinan untuk melakukan pembongkaran portal,” tutupnya.
Sementara itu, LSM APM berharap DPRD Prabumulih dapat mengambil sikap tegas dan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan PT KAI agar permasalahan ini segera menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.(kenzo)