Analisis dan evaluasi yang melibatkan seluruh Kapolres jajaran diharapkan dapat menghasilkan standar pelayanan publik yang lebih seragam di seluruh wilayah hukum yang dikelola Polda Sumsel.
Langkah ini diharapkan tidak hanya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, tetapi juga mendukung stabilitas daerah melalui tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H. menegaskan bahwa reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dalam membangun Polri yang presisi.
“Reformasi birokrasi harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat. Melalui penguatan Zona Integritas di seluruh satuan kerja, Polda Sumsel berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, dan dapat dipercaya,” ucapnya.(ml)