Di sisi lain, dugaan yang beredar juga harus diuji melalui verifikasi fakta. Kesimpulan mengenai sumber kontaminasi, penyebab kejadian, maupun pihak yang bertanggung jawab tidak semestinya ditetapkan hanya berdasarkan dugaan atau pernyataan sepihak.
Langkah GTM OKU meminta konfirmasi kepada pihak pengelola merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi dan memberikan ruang kepada pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan penjelasan.
Hal ini sejalan dengan prinsip pers yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 ayat (2) mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab serta Pasal 5 ayat (3) mengenai Hak Koreksi.
Selain itu, Pasal 6 undang-undang tersebut mengatur peran pers, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dengan demikian, klarifikasi dari Katering Pinur patut menjadi bagian dari proses pemberitaan yang berimbang. Namun, penyampaian surat jawaban tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa dugaan telah terjawab sepenuhnya. Isi dokumen, bukti pendukung, dan hasil verifikasi tetap menjadi bagian penting dalam menentukan fakta yang dapat dipublikasikan.