Lebih lanjut, Cucun mengatakan, kondisi permukiman padat menggambarkan kesenjangan nyata dalam penataan kota, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus membuktikan tindakan konkret dalam menangani kawasan kumuh, terutama di wilayah pusat kota yang strategis seperti Jakarta,” tuturnya.
Namun, kata dia, hal itu menjadi tugas bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan dari DPR. “Karena masalah permukiman kumuh banyak terjadi juga di daerah lain,” imbuhnya. Kepadatan penduduk juga kerap menimbulkan permasalahan dari berbagai sektor dalam hal kesejahteraan masyarakat. Permasalahan itu, mulai dari kenakalan remaja, kesenjangan ekonomi dan pengangguran, masalahan kesehatan, dan seringkali terjadi banjir.
Untuk itu, Cucun menilai, pembenahan permukiman padat penduduk bisa menjadi salah satu jalan dalam memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. “Masalah kepadatan penduduk berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya jumlah pengangguran. Pimpinan DPR Koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat (Kesra) itu mengatakan, kondisi lingkungan mempengaruhi psikologis warganya.