Dengan demikian, permintaan klarifikasi terhadap penggunaan anggaran pemerintah bukanlah bentuk tuduhan, melainkan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang harus dilaksanakan secara profesional, berimbang, dan berdasarkan fakta.
Dalam surat tersebut, Trannewss.com dan beritategas.com menegaskan bahwa permohonan konfirmasi bukan merupakan kesimpulan adanya pelanggaran hukum.
Pihak Disdukcapil OKU diberikan kesempatan untuk menjelaskan setiap pos anggaran, termasuk menyampaikan dokumen pendukung yang relevan guna menguji kebenaran data awal yang diperoleh media.
Kedua media juga meminta informasi apakah pernah dilakukan pemeriksaan internal, audit Inspektorat, atau pemeriksaan auditor berwenang terhadap pos-pos belanja tersebut, termasuk hasil pemeriksaan dan tindak lanjut rekomendasi apabila memang ada.
Jawaban tertulis diminta paling lambat lima hari kerja sejak surat diterima. Apabila membutuhkan waktu tambahan untuk menyiapkan dokumen, pihak instansi dipersilakan menyampaikan pemberitahuan.