Penggunaan APBD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, realisasi, serta hasil kegiatan menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Klarifikasi dari Disdukcapil OKU diperlukan agar informasi yang berkembang tidak hanya bersumber dari data awal, tetapi juga dilengkapi penjelasan resmi dan dokumen yang dapat diverifikasi.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses pemeriksaan, hal tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangan lembaga terkait.
Sebaliknya, apabila seluruh pelaksanaan kegiatan telah sesuai ketentuan dan didukung bukti yang sah, penjelasan tersebut juga penting disampaikan kepada publik.
Kini, publik menunggu penjelasan resmi Disdukcapil OKU. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola uang rakyat.